Polemik Sufor di MBG: IDAI Ingatkan Risiko pada Keberhasilan Menyusui

Artikel ini telah divalidasi oleh dr. Dini Mirasanti, Sp.A.

Belakangan ini, kebijakan distribusi susu formula secara massal menjadi sorotan publik setelah Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengeluarkan surat terbuka kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam surat tersebut, IDAI menyampaikan kekhawatiran bahwa distribusi susu formula tanpa pemeriksaan dokter dan tanpa indikasi medis berisiko mengganggu keberhasilan menyusui di Indonesia.

Isu ini kemudian memicu diskusi luas di masyarakat. Banyak orang tua bertanya-tanya: apakah susu formula memang tidak boleh diberikan? Apakah ASI benar-benar tidak tergantikan? Dan mengapa IDAI sampai mengeluarkan peringatan terbuka?

IDAI: Anak Indonesia Berhak Mendapatkan Perlindungan Terbaik

Dalam surat terbukanya, IDAI menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah memastikan setiap kebijakan gizi benar-benar berpihak pada kesehatan anak Indonesia.

Menurut IDAI, ASI bukan sekadar makanan. ASI mengandung ratusan hingga ribuan komponen bioaktif yang berperan penting dalam perlindungan tubuh bayi, perkembangan usus, hingga pertumbuhan otak. Komponen ini mencakup antibodi, hormon, enzim, hingga bakteri baik yang tidak dapat sepenuhnya ditiru oleh susu formula.

IDAI juga menegaskan bahwa susu formula memang dapat menjadi pilihan penting pada kondisi medis tertentu. Namun pemberiannya perlu dilakukan secara tepat, berdasarkan evaluasi tenaga kesehatan dan indikasi medis yang jelas.

Mengapa Distribusi Formula Massal Dinilai Berisiko?

Salah satu poin utama yang disoroti IDAI adalah risiko terganggunya proses menyusui ketika susu formula diberikan terlalu dini atau tanpa pendampingan yang tepat.

Produksi ASI bekerja berdasarkan prinsip supply and demand. Semakin sering bayi menyusu langsung dari ibu, semakin kuat stimulasi tubuh untuk memproduksi ASI. Sebaliknya, ketika frekuensi menyusu berkurang karena adanya tambahan susu formula yang tidak diperlukan, produksi ASI dapat ikut menurun.

IDAI mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa suplementasi formula pada awal kehidupan bayi berkaitan dengan durasi menyusui yang lebih pendek. Kondisi ini dikhawatirkan dapat membuat ibu berhenti menyusui lebih cepat, padahal proses relaktasi atau kembali menyusui sering kali tidak mudah dilakukan.

Oleh karena itu, banyak tenaga kesehatan menilai kebijakan distribusi formula perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak secara tidak langsung melemahkan upaya peningkatan angka ASI eksklusif di Indonesia.

IDAI Menyinggung Regulasi yang Berlaku di Indonesia

Selain aspek kesehatan, IDAI juga menyoroti bahwa pemberian susu formula sebenarnya telah diatur dalam regulasi nasional.

Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, disebutkan bahwa susu formula diberikan berdasarkan rekomendasi dokter dan indikasi medis tertentu. Dalam suratnya, IDAI menyampaikan bahwa kebijakan distribusi formula massal perlu diselaraskan kembali dengan aturan tersebut.

IDAI juga menyebut Kementerian Kesehatan RI sebelumnya telah memberikan pengingat resmi terkait kebijakan distribusi susu formula agar tetap sesuai dengan prinsip perlindungan ASI.

Formula Tidak Selalu Salah, tetapi Harus Tepat Sasaran

Di tengah polemik ini, penting dipahami bahwa susu formula bukan “musuh” ASI. Pada beberapa kondisi medis, formula memang dibutuhkan dan dapat membantu tumbuh kembang anak.

Contohnya pada bayi dengan kondisi metabolik tertentu, ibu dengan gangguan kesehatan tertentu, bayi prematur dengan kebutuhan khusus, atau situasi ketika menyusui memang tidak memungkinkan dilakukan secara aman.

Oleh karena itu, pendekatan yang disarankan para ahli bukan melarang formula sepenuhnya, melainkan memastikan penggunaannya tepat sasaran, sesuai kebutuhan medis, dan tidak menggantikan dukungan terhadap keberhasilan menyusui.

Mengapa Dukungan terhadap Ibu Menyusui Sangat Penting?

Keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada niat ibu. Dukungan keluarga, edukasi tenaga kesehatan, lingkungan kerja, hingga kebijakan publik memiliki peran besar dalam menentukan apakah ibu dapat mempertahankan ASI eksklusif.

Ketika ibu mendapatkan edukasi laktasi yang baik, pendampingan yang tepat, serta akses menyusui yang aman dan nyaman, peluang keberhasilan ASI eksklusif akan meningkat jauh lebih besar.

Oleh karena itu, banyak pihak berharap kebijakan gizi nasional tetap mengedepankan perlindungan terhadap proses menyusui, sambil tetap menyediakan akses formula untuk anak-anak yang memang membutuhkannya secara medis.

Polemik distribusi susu formula massal menjadi pengingat bahwa kebijakan kesehatan anak tidak bisa dilepaskan dari prinsip perlindungan ASI. Di satu sisi, susu formula memiliki peran penting pada kondisi tertentu. Namun di sisi lain, pemberian tanpa indikasi medis dan tanpa edukasi yang tepat dikhawatirkan dapat berdampak pada keberlangsungan menyusui di Indonesia.

Pada akhirnya, tujuan utamanya tetap sama: memastikan setiap bayi Indonesia mendapatkan asupan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, melalui kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan, regulasi, dan kepentingan terbaik anak.